Nasdem Bergejolak

jakarta - Dinamika internal Partai NasDem - yang baru saja dinyatakan lolos ke Pemilu 2014 - bergejolak dan mulai merembet ke underbow partai: Garda Pemuda NasDem. Apakah terkait dengan rencana Surya Paloh mengambil alih posisi Ketua Umum Partai NasDem?

Gejolak internal NasDem semakin terbuka lebar setelah pengurus Garda Pemuda NasDem yang terdiri dari Saiful Haq, Rizky Aprilia, Jaffray Bittikaka, Endika Wijaya, M. Syukron, Rusdianto, yang telah dipecat dari kepengurusan membuat surat terbuka berjudul 'Surat Terbuka untuk Seluruh Kader Garda Pemuda Nasional Demokrat'. Surat tersebut diposting di website resmi gardapemudanasdem.org pada Kamis (10/1/2013) kemarin.

Melalui surat ini, para pengurus Garda NasDem yang dipecat mengaku kecewa telah dipecat tanpa alasan yang jelas. "Surat ini akhirnya harus kami tulis, meski sudah kewajiban sebagai orang yang selalu bersuara bebas, kami harus selalu mempersiapkan diri untuk 'dibungkam' oleh pihak yang merasa suara kami mengganggu kekuasaan mereka," begitu isi paragraf pembuka surat tersebut.

Para penulis mengaku kecewa dengan Ketua Umum Garda Pemuda NasDem (GPND), Martin Manurung. Mereka kecewa karena tidak diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi sebelum resmi dipecat. Mereka menegaskan tak mengganjal Surya Paloh menjadi Ketua Umum Partai NasDem.

"Awalnya adalah hasil Rapim Harian DPP yang tidak dihadiri oleh Sekjen GPND. Keputusan rapat pimpinan harian yang menjadi sikap politik organisasi telah menabrak aturan organisasi, sehingga apa pun hasilnya adalah inkonstitusional. Intinya kami tidak mempersoalkan konten keputusan itu, tapi proses pengambilan keputusannya. Kami tidak menolak Surya Paloh atau tidak berkepentingan untuk mendukung siapa pun untuk menjadi Ketua Umum Partai NasDem. Kami hanya berkepentingan untuk menjelaskan bahwa kita memiliki mekansime Organisasi bernama PD/PRT yang harus dihormati siapa pun termasuk Ketua Umum," demikian protes para pengurus GPND yang baru dipecat tersebut.

Pemecatan para punggawa GPND tersebut disebut-sebut tanpa melalui prosedur yang jelas dan tidak sesuai aturan organisasi. Tema rapat harian dengan agenda pemecatan mereka juga disebut disisipi hidden agenda.

"Rapat pimpinan harian tidak punya wewenang membahas keputusan politik organisasi, karena itu adalah wewenang rapat pleno pengurus dan rapat pimpinan nasional. Etika Ketua Bidang I yang menjawab bahwa ini adalah “perintah Ketua Umum” adalah jawaban yang tidak bisa diterima dalam etika organisasi, karena sejatinya otoritas yang melekat pada jabatan Ketua Umum dilegitimasi melalui PD/PRT organisasi, bukan atas perintah personal," protes mereka.

Sosialisasi keputusan rapim harian yang dilakukan tanpa sepengetahuan Sekjen GPND juga dipermasalahkan. Hal ini dinilai sebagai tindakan yang melanggar aturan organisasi. Pemecatan juga terkesan sangat terburu-buru.

"Atas dasar itu, lalu kami dituduh melawan Ketua Umum Garda Pemuda NasDem, Bagi kami, kami tidak bersedia tunduk pada siapapun kecuali pada aturan organisasi. DPW punya hak menentukan keputusan organisasi, bukan hak privilege DPP apalagi seorang Ketua Umum. Sekjen juga dituduh menggalang kekuatan di luar Ketua Umum, kami tegaskan, bahwa Sekjen tidak sekalipun menelpon Ketua-ketua DPW Garda Pemuda untuk meminta dukungan atau membelah organisasi. Hal ini fakta yang bisa dicek ke seluruh Ketua DPW, bukan asumsi," jelas mereka.

Mereka juga mempermasalahkan fitnah di internal GPND, yang membuat mereka kemudian dipecat tanpa alasan jelas. "Sekjen dan kami kemudian difitnah di dalam rapat sebagai orang-orang anti Surya Paloh dan mendukung Hary Tanoe sebagai Ketua Umum Partai NasDem. Kami tegaskan tuduhan itu tidak benar sama sekali, karena kami bukanlah pendukung siapapun, kami adalah pembela azas organisasi bernama PD/PRT," tandasnya.